Month: March 2022

-DJP mengirimkan imbauan secara massal melalui surat elektronik (surel) atau email kepada wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS). Imbauan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini. Imbauan yang dikirimkan pada Maret 2022 ini berbeda dengan imbauan pada pertengahan Januari 2022. Pasalnya, surel imbauan kali ini dilengkapi dengan data-data harta wajib… Continue reading Bukan SP2DK, Imbauan Ikut PPS Disertai Daftar Harta WP Dikirim DJP

-DJP mencatat 9,47 juta wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 hingga 28 Maret 2022 pukul 16.00 WIB. Perlu diingat, batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2022. DJP mengatakan pelaporan SPT Tahunan yang masuk terus bertambah setiap waktu. Meski demikian, data… Continue reading DJP Catat 9,47 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2021

-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11 persen per 1 April 2022 diperlukan untuk membangun fondasi perpajakan yang kuat. Kebijakan tarif PPN baru tersebut diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. “Indonesia perlu membangun suatu fondasi perpajakan yang kuat. Dua kontributor terbesar dari… Continue reading Ternyata Ini Alasan Sri Mulyani Naikkan Tarif PPN Jadi 11% Mulai April

-Pemerintah berpeluang untuk dapat menunjuk platform domestik sebagai pemungut atau pemotong pajak seiring dengan diundangkannya UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan menteri keuangan memiliki kewenangan menunjuk pihak lain yang memfasilitasi transaksi untuk memotong/memungut pajak sebagaimana tercantum pada Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU… Continue reading Ada UU HPP, Platform Domestik Bisa Ditunjuk Pungut PPN Produk Digital

-DJP dapat membatalkan surat keterangan (suket) program pengungkapan sukarela yang sudah diterima wajib pajak setelah menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH). DJP menjelaskan apabila surat keterangan program pengungkapan sukarela (PPS) ternyata dibatalkan, otoritas pajak dapat mengenakan pajak atas harta bersih wajib pajak dengan menggunakan tarif Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2017. “Dalam hal pembatalan surat keterangan… Continue reading Suket PPS Dibatalkan, DJP: Wajib Pajak Bisa Kena Tarif PP 36/2017

-Diaspora yang tinggal di Inggris dan negara-negara lainnya juga perlu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kepada Ditjen Pajak (DJP). Duta Besar Indonesia untuk Inggris Raya Desra Percaya mengatakan penyampaian SPT Tahunan dan membayar pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi diaspora dalam membantu pemulihan ekonomi Indonesia. “Saya yakin tinggal jauh dari kampung halaman justru membuat kita… Continue reading Catat! WNI di Luar Negeri Juga Perlu Lapor SPT Tahunan !

-Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan keinginannya untuk mengikuti program pengampunan pajak (PPS) yang kini sedang berlangsung hingga 30 Juni 2022. Menurutnya, PPS merupakan kebijakan yang menarik karena dapat menghindarkan dirinya dari denda administrasi pajak sebesar 200% dari pajak penghasilan (PPh) yang tidak atau kurang bayar. “Sanksi 200% itu terus terang saya nggak bisa tidur, makanya… Continue reading Ngeri Kena Denda Tarif Pajak 200%, Hotman Paris Pilih Ikut PPS

-DJP mengajak wajib pajak menepis keraguan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS). Suryo menyampaikan PPS menjadi kesempatan bagi wajib pajak yang belum sepenuhnya menyampaikan hartanya secara benar dan lengkap. Masih ada kesempatan selama 3 bulan, hingga batas waktu 30 Juni 2022, bagi wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya melalui PPS. Pada nyaris 3 bulan pertama penyelenggaraan… Continue reading Masih Ada 3 Bulan, DJP Ajak Wajib Pajak Tak Ragu Ikut PPS !

-Total sebanyak 26.197 wajib pajak sudah mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) hingga Selasa, 22 Maret 2022 pukul 08.00 WIB. Berdasarkan pada statistik PPS dalam Angka yang dipublikasikan DJP. 1. Wajib Pajak : 26.197 wajib pajak, naik 2,5% dari posisi hari sebelumnya 25.554 wajib pajak. 2. Surat Keterangan : 29.730 surat keterangan, naik 2,7% dari posisi… Continue reading Data PPS 22 Maret 2022: Harta Bersih yang Diungkap Tembus Rp36 Triliun !

-Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendapatkan berbagai respons pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang sepakat dan juga menolak kenaikan tarif pajak tersebut dilakukan saat ini. Kontra hadir dari kalangan pengusaha karena dinilai bisa kembali menurunkan daya beli masyarakat yang sudah mulai pulih. Begitu juga para ekonom yang menilai kebijakan ini lebih baik… Continue reading Heboh PPN Bakal Naik Jadi 11% April 2022, Begini Lengkapnya!